Kode Etik Jurnalistik

BoltimViral.com menjunjung Kode Etik Jurnalistik Indonesia sebagai dasar perilaku wartawan dan keputusan editorial. Halaman ini memuat ikhtisar prinsipnya, bukan pengganti naskah lengkap kode etik yang ditetapkan Dewan Pers.

Independen, Akurat, dan Berimbang

Wartawan bekerja secara independen, menghasilkan informasi yang akurat dan berimbang, serta tidak beritikad buruk. Fakta dibedakan dari opini yang menghakimi; asas praduga tak bersalah tetap dihormati.

Cara Profesional Memperoleh Informasi

Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara profesional, termasuk menghormati hak narasumber, menjelaskan identitas sesuai kebutuhan peliputan, dan tidak mengubah keterangan demi membangun kesimpulan tertentu.

Verifikasi dan Sumber Informasi

Informasi diuji sebelum dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menulis, redaksi membedakan fakta, opini, dugaan, dan pernyataan pihak lain. Sumber yang tidak disebutkan identitasnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan publik dan pemeriksaan silang.

Menghindari Berita Bohong dan Rekayasa

Berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul tidak dibenarkan. Foto, video, atau suara hasil rekayasa harus dibedakan dari dokumentasi autentik; keterangan visual harus sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.

Perlindungan Identitas dan Privasi

Identitas korban kejahatan susila dan anak yang terlibat perkara pidana dilindungi sesuai ketentuan etika. Wartawan menghormati kehidupan pribadi, kecuali terdapat kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menolak Suap dan Mengungkap Benturan Kepentingan

Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, menerima suap, atau menggunakan berita sebagai alat pemerasan. Hubungan kepentingan yang memengaruhi pemberitaan harus dihindari atau dikelola secara transparan.

Hak Jawab, Koreksi, dan Tanggung Jawab

Pemberitaan yang keliru diperbaiki dengan jelas dan redaksi melayani hak jawab atau koreksi sesuai ketentuan. Mekanisme permohonan dapat dibaca pada Hak Jawab dan Koreksi.

Sumber Kode Etik

Naskah resmi tersedia pada Dewan Pers. Kebijakan internal pelaksanaan dijabarkan dalam Kebijakan Editorial.