Tutuyan – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) membuka peluang pemerataan informasi nilai tanah hingga ke seluruh kecamatan. Langkah tersebut dibahas melalui pengembangan program Zona Nilai Tanah (ZNT) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pertanahan dan perencanaan pembangunan daerah.
Rencana pengembangan program itu menjadi pembahasan dalam audiensi Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama jajaran BPN Sulawesi Utara yang berlangsung di ruang kerja bupati, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., serta Asisten Administrasi Umum.
Dalam audiensi itu, Oskar menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Bolaang Mongondow Timur sebagai salah satu daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan program ZNT.
Kepercayaan tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat ketersediaan informasi pertanahan yang lebih sistematis, sekaligus mempersiapkan pengembangan program agar manfaatnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.
Perhatian utama pemerintah daerah saat ini tertuju pada tahapan presentasi akhir atau final presentation. Hasil tahapan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mendorong perluasan pelaksanaan Zona Nilai Tanah ke tujuh kecamatan di Boltim.
“Boltim merupakan salah satu daerah yang ditunjuk dan diberikan kepercayaan. Ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Apabila presentasi akhir tentang Zona Nilai Tanah ini berhasil, tentunya akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program ini ke depannya hingga menjangkau tujuh kecamatan,” ujar Bupati.
Informasi Nilai Tanah Diharapkan Lebih Terbuka
Zona Nilai Tanah merupakan informasi yang menggambarkan nilai tanah berdasarkan pembagian wilayah ke dalam zona tertentu. Data tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami kondisi pertanahan, terutama untuk mendukung berbagai kebutuhan administrasi dan perencanaan.
Bagi Bolaang Mongondow Timur, keberadaan informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai nilai tanah di berbagai kawasan.
Ketersediaan data yang tersusun secara sistematis juga memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan pembangunan. Ketika informasi mengenai suatu wilayah tersedia dengan baik, pemerintah memiliki bahan pendukung untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pengelolaan ruang.
Meski demikian, nilai yang tercantum dalam suatu zona tidak selalu sama dengan harga transaksi setiap bidang tanah. Kondisi fisik, lokasi, akses, dan karakteristik lahan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu properti.
Karena itu, pemahaman mengenai fungsi ZNT menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan informasi nilai tanah berdasarkan zona dengan harga jual yang terbentuk melalui transaksi.
Pengembangan program ini juga diharapkan memperkuat transparansi dalam penyediaan informasi pertanahan. Dengan data yang lebih tertata, masyarakat berpeluang memperoleh gambaran nilai tanah melalui informasi yang disusun berdasarkan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi pemerintah daerah, manfaat tersebut dapat mendukung upaya membangun tata kelola yang lebih akuntabel, terutama dalam kebijakan yang membutuhkan informasi mengenai karakteristik dan potensi wilayah.
Koordinasi BPN dan Pemkab Boltim Jadi Perhatian
Rencana memperluas Zona Nilai Tanah hingga tujuh kecamatan membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan instansi pertanahan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui audiensi tersebut, Oskar berharap hubungan kerja sama dengan BPN Provinsi Sulawesi Utara terus diperkuat agar pengembangan dan implementasi program dapat berjalan optimal.
Sinergi antarlembaga menjadi penting karena penyediaan informasi pertanahan bukan hanya berkaitan dengan penyusunan data, tetapi juga pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, kualitas informasi perlu dijaga agar data yang dihasilkan tetap relevan dengan kondisi wilayah. Hal tersebut menjadi bagian penting apabila cakupan program nantinya berkembang dari tahapan awal menuju seluruh kecamatan.
Meski perluasan telah menjadi harapan pemerintah kabupaten, audiensi ini belum memuat kepastian mengenai jadwal penerapan ZNT di masing-masing kecamatan maupun rincian hasil penilaian tanah yang akan tersedia.
Dengan demikian, tahapan presentasi akhir menjadi salah satu proses penting sebelum rencana pengembangan berikutnya dapat ditentukan.
Bagi Boltim, kerja sama dengan BPN Sulawesi Utara menjadi bagian dari langkah memperkuat pengelolaan sektor pertanahan secara berkelanjutan. Ketersediaan informasi yang transparan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan ini, Pemkab Boltim menempatkan Zona Nilai Tanah sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah. Jika pengembangannya dapat menjangkau tujuh kecamatan, informasi pertanahan yang lebih luas diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan secara terukur sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.